Bupati Nias Barat Minta Pengelolaan SMA/SMK Dikembalikan ke Pemkab
Hal itu disampaikannya kepada Radio Republik Indonesia diruang kerjanya terkait sejak diberlakukannya pada tahun 2017 pengelolaan SMA/SMK diambil alih oleh Provinsi berdasarkan Undangan-Undang nomor 23 tahun 2014.
Sejak diberlakukannya undang-undang tersebut, kata Bupati Faduhusi, ada banyak permasalahan yang dihadapi seperti minimnya pengawasan keaktifan para guru untuk melakukan kegiatan belajar mengajar maupun kehadiran para kepala sekolah.
"Di Nias Barat ini masih terdapat satu orang kepala sekolah menangani dua sekolah. Saya rasa ini kurang efektif dari sisi pengawasan, belum lagi kehadiran para guru untuk mengajar perlu dipertanyakan," sesal Faduhusi Daely, Selasa (12/02/2019).
"Semenjak sekolah menengah atas dan kejuruan ini dikelola provinsi ada banyak pengaduan masyarakat kepada kami, dan kami tidak bisa berbuat apa-apa. Coba jika kita yang kelola maka para kepala sekolah yang tidak mumpuni akan kita copot," tambahnya.
Menurutnya, dengan beban yang semakin berat dengan bertambahnya jumlah sekolah dan jumlah siswa yang ditangani dinas pendidikan provinsi, justru dikhawatirkan mutu pendidikan di wilayah Kabupaten Nias Barat akan mengalami kemunduran.
"Makanya saya berharap kebijakan ini agar dikaji ulang dan semoga dikabulkan. Ini bukan protes namun dengan sejumlah fakta yang ada menggambarkan keraguan pemerintah Kabupaten. Seharusnya kita ada sinergitas dan jangan ada jarak," ujarnya.
"Walaupun pada akhirnya pengelolaan pendidikan menengah masih ditangan provinsi, Bupati berharap ada peningkatan yang harus lebih baik. Kita ingin pendidikan menengah yang dulu sudah bagus tidak diubah-ubah lagi jadi menurun," tuturnya mengakhiri.